Header Ads


Klik aja langsung fotonya untuk pemesanan hasil produk berbahan Aluminium dari Sejahtera Aluminium, dijamin produknya memuaskan.

Mudik Idul Fitri 1442 H di Kalsel Ditiadakan Kecuali di Kota dan Kabupaten

DUTA KALIMNTAN.COM - Akibat Masih mewabahnya Covid-19, Pemerintah Provinsi dan Polda Kalimantan Selatan sepakat mudik Idul Fitri 1442 hijriah ditiadakan, yang diperbolehkan hanya di kota dan kabupaten aglomerasi, yakni Banjarmasin, Banjarbaru serta Kabupaten Banjar.

Dikutip dari Kaltarapos.id, bahwa Putusan itu mengemukakan  dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Pj Gubernur Safrizal ZA, Kapolda Irjen Pol Rikhwanto, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan stakeholder lainnya, di Aula Rupatama Polda Kalsel, Jalan S Parman, Banjarmasin, Selasa (27/4/21).

Diinformasikan, Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai kawasan aglomerasi atau daerah bertetangga yang memiliki keterkaitan di banyak aspek.

Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengatakan, tiga kawasan tersebut, meski tak diberlakukan pembatasan, namun masyarakat tetap diimbau berada didomisilinya masing-masing selama momen Idul Fitri.

“Kawasan aglomerasi, pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, tetap diimbau tinggal di rumah, dan berada di kawasan tersebut tak diperlukan surat izin ke luar-masuk (SIKM),” ucapnya.

Untuk Kawasan di luar aglomerasi tetap membawa syarat-syarat yang diwajibkan, bagi karyawan swasta, surat tugas dari pimpinan perusahaan dan untuk masyarakat, setidaknya surat dari lurah atau kepala desa.
“Bagi ASN, surat tugas dari atasannya minimal eselon II,” ujarnya.

Selain itu, kata Safrizal, diwajibkan pula setiap pribadi membawa surat sehat saat melintasi perbatasan.

“Yang tidak membawa surat sehat ada dua kemungkinan, pertama disuruh kembali ke asalnya, atau diperiksa di tempat check poin menggunakan rapid antigen. Tergantung diskresi petugas dan penilaian yang ada,” paparnya

Namun peniadaan mudik tersebut kata Safrizal, dikecualikan bagi orang yang memiliki keperluan mendesak, contoh, ibu hamil, persiapan melahirkan atau kondisi sakit darurat.

Sementara itu Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto mengatakan, pelaksanaan penegakan kebijakan peniadaan mudik juga diintegrasi dengan Operasi Ketupat Intan digelar Polda Kalsel mulai 6 Mei 2021 mendatang.

Personel Kepolisian sambung perwira tinggi bintang dua di pundak ini, juga bakal melaksanakan penegakkan kebijakan di titik-titik penyekatan, baik di perbatasan Provinsi Kalsel, maupun perbatasan kabupaten dan kota.

Pelaksanaan penegakan kebijakan peniadaan mudik di lapangan meski tetap tegas namun juga mengedepankan sikap humanis.

“Jika ada yang terlanjur lolos, sesuai mekanisme, didatangi ke rumah dan diminta karantina lima hari,” katanya

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK mengatakan, perlu pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan peniadaan mudik yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut.

“Ini demi memutus benang merah penularan Covid-19 di tengah masyarakat kita,” imbuhnya.

Masyarakat harus bisa memahami, tujuan kebijakan tersebut agar meminimalisir penularan Covid-19 yang masih mengancam. (Red)

Tidak ada komentar

Berikan komentar yang cerdas & konstruktif kalau tidak kami hapus.