Ticker

6/recent/ticker-posts

Koordinasi Evaluasi Program Strategis, Pemkab Tanah Bumbu Ikuti Raker bersama Kemendagri

BATULICIN, dutakalimantan.net – Pemkab Tanah Bumbu mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui Ruang Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu, Senin (24/1).

Raker ini juga Bupati/Walikota seluruh Indonesia sebagai koordinasi evaluasi program strategis kegiatan pemeritah daerah. Pembahasan permasalahan bangsa di antaranya bencana alam dan non alam, narkoba, terorisme dan radikalisme, serta korupsi.

Dalam Raker, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan faktor penyebab terjadinya korupsi di antaranya karena Sistem (biaya politik yang tinggi), Integritas (moralitas dan mentalitas) dan Budaya/culture (praktek menyimpang).

Kemudian Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyampaikan siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kekuasaan, ada kesempatan dan kurangnya integritas.

“Kepala daerah harus bisa menekan tindak kriminal korupsi ini, untuk momotong budaya maupun tradisi korupsi, sesuai dengan tindakan tegas para pimpinan membuat inovasi dan sikap trobosan,” tuturnya.

Sebagai mitigasi untuk tidak terjadi korupsi, KPK melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan integritas menjadi upaya penekanan agar tidak terjadi tindak pelanggaran hukum korupsi.

“Niatnya satu, kita tidak ingin negara kita terpelosok dan terjerembab di dalam praktek-praktek korupsi yang akhirnya akan gagal mewujudkan tujuan negara," ucap Firli.

Sedangkan mewujudkan tujuan negara telah tertuang dalam UUD 1994 dan dilandasi kuat oleh Pancasila. Upaya mengajak dan mengingatkan tentang peran kita sebagai anak bangsa, begitu pula tugas Kepala Daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Korupsi di masyarakat harus mampu dihentikan salah satunya dengan perbaikan sistem.

“Korupsi terjadi karena gagal dan buruknya sistem yang diterapkan, kepala daerah harus memiliki motivasi dari budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi,” tukasnya. (Red).

Posting Komentar

0 Komentar